Global-hukumindonesia.Com, Sukabumi - Bantuan operasional sekolah (BOS) adalah bantuan berbentuk dana yang diberikan pemerintah kepada sekolah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dana BOS menjadi bagian yang tak terpisahkan dari salah satu sumber biaya pendidikan. Sumber biaya pendidikan harus tetap terjaga kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya agar penyelenggaraan pendidikan berlangsung tanpa kendala, lancar dan dapat memenuhi semua hal yang dibutuhkan.
Sumber tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
Dana BOS memiliki tiga tujuan penting yakni: 1). Membantu biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah dan/atau dari sumber lainnya, 2).mendukung pemerataan akses layanan pendidikan, dan 3). Meningkatkan mutu pendidikan.
Untuk satuan biaya BOS setiap peserta didik akan mendapatkan bantuan yang berbeda sesuai jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Dalam Permendikbud No. 19 tahun 2020 disebutkan kisaran dana BOS reguler yang diperoleh adalah: Rp. 900.000/siswa SD/tahun, Rp. 1.100.000/siswa SMP/tahun, Rp. 1.500.000/siswa SMA/tahun, Rp. 1.600.000/siswa SMK/tahun dan Rp. 2.000.000/siswa SLB/tahun.
Dalam perkembangannya, pengelolaan dana BOS terus mengalami serangkaian perbaikan dan pembenahan agar tujuan benar-benar sesuai ketentuan serta menerapkan prinsip-prinsip transparasi dan akuntabilitas. Upaya perbaikan dan pembenahan tersebut kita temukan dalam dua tahun terakhir, yaitu 2021 dan yang sekarang, 2023. Pada tahun 2021 substansi penting perubahan pengelolaan dana BOS saat itu adalah pada penekanan kebijakan dan prinsip relaksasi.
Apa sebenarnya kebijakan relaksasi dana BOS pada tahun 2021 tersebut? Substansi relaksasi ialah adanya fleksibiltas penggunaan anggaran BOS. Pada masa pandemi dana BOS dapat digunakan kepala sekolah untuk mendanai berbagai kebutuhan sesuai kekhasan sekolah masing-masing. Oleh sebab itu, menurut Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, dana BOS dipersilakan digunakan dalam memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan sekolah.
Menurut Menteri: “Ada sekolah yang lebih butuh laptop untuk dipinjamkan kepada siswa, ada yang butuh kuota data, ada yang butuh untuk menggaji guru honorer dan lain-lain. Ada keragaman kebutuhan yang dihadapi sekolah, sehingga kami memberikan keleluasaan penggunaan dana BOS, tentunya dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang baik”.
Jadi relaksasi BOS dengan prinsip fleksibiltas tersebut pada dasarnya soal kewenangan dan keleluasaan kepala sekolah menggunakan dana untuk memeuhi hal-hal yang dibutuhkan sekolah. Sebagai contoh, pada masa pandemik Covid-19 sekolah dapat menganggarkan lebih banyak dana untuk penambahan sarana-prasarana TIK, pembelian kuota data, pembelian aplikasi belajar yang prinsipnya mengarah pada digitalisasi pembelajaran.
Selain soal digitalisasi, kepala sekolah juga dapat pula mengarahkan dana BOS untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para guru non ASN yang benar-benar terdampak akibat pandemik Covid-19.
Pada 2023 kebijakan pengelolaan dana BOS (BOSP) kembali mengalami perubahan dan perbaikan. Dalam acara sosialisasi Rancangan Kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dilaksanakan Kamis, 22 Desember 2022, disebutkan ada sejumlah perubahan dalam pengelolaan dana BOSP pada 2023. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahrir, menyebutkan ada 5 (kebijakan) baru yang berbeda dengan BOSP tahun 2022. Kelima kebijakan baru tersebut meliputi postur besaran anggaran, mekanisme penyaluran, pelaporan, aplikasi (kanal) pelaporan), dan punishment (skema pemotongan).
Rinciannya adalah sebagai berikut: Pertama, postur besaran anggaran, Pada tahun 2023 ini mengalami penimgkatan. Postur anggaran yang disediakan untuk BOSP yaitu Rp59.08 Triliun atau meningkat 0,5% dari tahun 2022 sebesar Rp58,79 Trilliun.
Kedua, Mekanisme penyaluran. Mekanisme penyaluran pada tahun sebelum 2022 dilakukan dalam empat tahapan. Pada tahun 2022 mengalami perubahan dengan berkurang menjadi tiga tahapan, yaitu tahap 1 sebesar 30%, tahap 2 sebesar 40% dan tahap 3 sebesar 30%. Sejak tahun 2023 kembali berkurang menjadi hanya dua tahap, yaitu tahap 1 adalah 50% paling cepat disalurkan bulan Januari dan tahap 2 sebesar 50% paling cepat disalurkan bulan Juli.
Untuk mekanisme penyalurannya dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan dimana mulai tahun 2023. Penyaluran tersebut dilakukan dalam dua tahap sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.
Ketiga, mekanisme pelaporan. Pada tahun 2022, pelaporan dana BOS menjadi syarat penyaluran, contohnya laporan dana BOS tahap 1 menjadi syarat penyaluran dana BOS tahap 2 dan seterusnya. Sementara itu, aturan dana BOS 2023 pada setiap tahapan menjadi syarat penyaluran: Laporan keseluruhan dana BOS tahun 2022 menjadi syarat penyaluran tahap 1 TA 2023. Laporan dana BOS tahap 1 menjadi syarat penyaluran tahap 2 tahun 2023. Selain itu, minimal sudah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang diterima di tahap 1.
Dan dalam Pembelajaran Berdiferensiasi, Sebuah Upaya Guru Mencapai Satu Tujuan berdiferensiasi, pembelajaran secara berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, kebutuhan dasar yang dimaksud terdiri dari tiga aspek yaitu kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan guru dengan melakukan tiga cara yaitu diferensiasi konten, proses dan produk. Ciri-ciri atau kerakteristik pembelajaran berdiferensiasi diantaranya adalah terciptanya lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar, adanya kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, terdapat penilaian berkelanjutan dalam proses pembelajaran, guru menanggapi atau merespon apa yang menjadi kebutuhan belajar murid, dan adanya manajemen kelas efektif.
Seperti saat ini 33 sekolah Dasar negeri yang ada di kecamatan Cicurug, kabupaten Sukabumi, menerima anggaran Dana Bos tersebut pada tahun anggaran 2023 sekarang ini,namun pihak para kepala sekolah akan mengalokasikan sesuai aturan pemerintah.
Menurut Ridwan ketua PGRI kecamatan Cicurug yang mewakili K3S, Kamis (2/3/2023) mengatakan "Alhamdulilah dengan adanya Dana Bos ,ini sangat membantu demi kelancaran dunia pendidikan", terangnya.
Lebih lanjut dikatannya "insha Allah para kepala sekolah SDN yang ada di kecamatan cicurug agar melaksanakannya dan mengalokasikannya anggaran tersebut sesuai amanah", pungkas Ridwan. (Hadi)
Social Header