Breaking News

Forum Aliansi Masyarakat Bawah Kabupaten Sukabumi Akan Adakan Orasi Terkait Pemdampingan Hukum


Global-hukumindonesia.com, Sukabumi - Pada tahun 2023 yang lalu di kabupaten Sukabumi telah diadakannya pendampingan hukum untuk kategori masyarakat yang rentan, difabel dan masyarakat suku adat.

Kegiatan tersebut sudah berjalan di puluhan Pemerintahan Desa yang ada di kabupaten Sukabumi ini.
Dalam kegiatan pendampingan hukum ini para kepala Desa bekerjasama dengan Marpaung Law Firm & Partner.
Kegiatan inipun sudah ada payung hukumnya dengan berdasarkan keputusan Menteri Desa (Kemendes) No 8 tahun 2022, dan Anggarannya langsung dari pusat melalui Anggaran Dana Desa (DD).

Namun dengan tanpa adanya pengkajian dan penelahaan lebih bijak.

Bupati Sukabumi Drs. H. Marwan Hamami mengedarkan Surat perintah Bupati No.700.1.2.2/7946/inspekstorat/202. tanggal 29 September 2023.
Perintah tersebut tiada lain yaitu para kepala Desa yang sudah melaksanakan kegiatan pendampingan hukum terhadap masyarakat ini, bahwasanya menurut Bupati dan inspekstorat sudah diduga merugikan keuangan negara.

Dan para Kepala Desa yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut harus mengembalikan uang yang sudah digunakan untuk pendampingan hukum tersebut.

Dengan kejadian ini Marpaung Law Firm tidak tinggal diam, dirinya melakukan langkah-langkah hukum mulai dari di PTUN kan, Sampai saat ini sudah melangkah kepada komnas HAM.

Menurut Marpaung Law Firm, "bahwa diduga Ketua Komnas HAM melindungi Bupati Sukabumi dengan penerbitan SP No.700.1.2.2/7946/Inspektorat/2023 yang Terindikasi melanggar HAM pada bulan April 18, 2024", terang bang MP sapaan akrabnya.

"Bahkan menjadi saksi dalam pelaporan kepada Komnas HAM oleh Marpaung Law Firm & Partner terkait pendampingan hukum yang dialaminya secara gratis yang direkomendasi oleh desanya", ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, "kita sampai saat ini belum pernah diklarifikasi oleh pihak Komnas HAM setelah dilakukannya pelaporan tersebut", bebernya.

Hal senada juga diucapkan oleh Bambang Ismail (45thn) warga Kampung Gandasoli, Desa Cipurut.
Dan dirinya menjelaskan kepada awak media, “Saya juga memanfaatkan fasilitas bantuan hukum yang diberikan oleh Law Firm Marpaung dan rekan untuk menghadapi Rentenir yang akan mengambil rumah orangtua saya secara gratis melalui gugatan di pengadilan negeri", terangnya.

Dirinya difasilitasi oleh MoU antara Desa dengan Law Firm Marpaung dan Partner ini, dan Desa belum membayar sampai saat ini, Saya juga ikut sebagai saksi pada saat ke Komnas Ham", pungkasnya.

Sementara itu, Rd. Hadi Haryono Ketua Aliansi Masyarakat Bawah Kabupaten Sukabumi (Sabtu, 20/4/2024) Mengatakan, "kami sudah lama menelaah terkait pendampingan hukum untuk masyarakat yang berdasarkan kepada kategori", terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Hadi, "kegiatan ini dianggarkan bukan melalui sumber dari APBD kabupaten Sukabumi, melainkan dari Anggaran APBN melalui program Dana Desa tahun Anggaran 2023", ungkapnya.

"Polemik yang saat ini kita telah belum ada ujungnya ataupun ending akhirnya, Maka dari itu kita dari aliansi masyarakat bawah, ingin mengadakan orasi sebagai bukti bentuk rasa simpati terhadap masyarakat bawah yang memerlukan bantuan hukum tersebut, rasa kekecewaaan kami terhadap Bupati Sukabumi Drs. Marwan Hamami yang sudah memakumkan kegiatan pendampingan hukum tersebut", bebernya.

"Maka kami akan segera membuatkan surat Resmi baik kepada aparatur hukum untuk meminta ijin, terkait kita aliansi masyarakat bawah untuk mengadakan orasi kepada pemda kabupaten Sukabumi", tegasnya. (FKWSB)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA