Breaking News

Dugaan Korupsi Islamic Center senilai 149 M, KPK RI Tindaklanjuti Laporan LSM Mappan


Global-hukumindonesia.com, Jakarta -Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pemantau Anggaran Negara, menggelar aksi unjuk rasa didepan gedung Komisi Pemberantasan. Korupsi Republik indonesia pada Jum'at, 26/04/2024. 

Dalam aksinya Hadi Prabowo selaku Korlap dan juga Sekjen DPP Lsm Mappan mempertanyakan tindak lanjut laporan Tindak Pidana Korupsi atas dugaan monopoli terkait pengaturan proyek pada Dinas PUPR Provinsi Jambi Bidang Cipta Karya terkait Lelang dan pelaksanaan Proyek Multi Years Islamic Center senilai 149 Milyar, Tertanggal 08/03/2023.

Diketahui DPP LSM Mappan menggelar aksi unjuk rasa damai yang ke enam selama kurun waktu dua bulan terakhir, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan tema yang sama.

Hadi Prabowo Selaku Sekjen DPP LSM Mappan menjelaskan saat dihubungi,  "benar bahwa dirinya sudah membuat pengaduan masyarakat secara resmi dengan Nomor surat Nomor : 405/LP.Mappan-KPK.RI/III/2024,

Perihal : Laporan Terkait Dugaan Indikasi Pengaturan Dalam Proses Pengadaan 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Patu Satu Pekerjaan Dinas PUPR 
Bidang Cipta Karya Berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2023", Jelas Hadi.

Hadi menambahkan, "bahwa Laporan mereka juga sudah teregister dengan diterimanya tanda bukti penerimaan laporan/informasi pengaduan masyarakat Nomor Informasi : 2024-A-00793 yang diterima oleh Lintang PP dari Deputi Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat para Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia", ungkapnya.

Hadi Prabowo menjelaskan, "bahwa laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPK RI sebagaimana dijelaskan dalam surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor : R/|473 IPM.00.01/30-35/03/2024, Sifat : Segera, Perihal Tangapan Atas Laporan Masyarakat Tertanggal 24 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Eko Marjono Plt Deputi Informasi dan Data", bebernya.

Eko Marjono Plt Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam keterangan melalui surat resmi yang ditujukan Kepada DPP LSM MAPPAN Selaku Pelapor mengatakan, "bahwa Sehubungan dengan laporan Saudara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
disampaikan secara langsung tanggal 8 Maret 2024, kami menyampaikan apresiasi atas peran serta Saudara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
35/F86/F56.2024-A-00793", tuturnya.

Eko Marjono juga mengungkapkan bahwa DPP LSM Mappan agar bisa segera dapat melengkapi dokumen pendukung dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan, antara lain uraian fakta peristiwa dan data atau informasi yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang Saudara laporkan. (Viryzha)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA