Breaking News

DPRD Sarolangun Gelar Rapat Paripurna Tahap I Tingkat 3 LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023


Global-hukumindonesia.com, Sarolangun - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sarolangun, (selasa, 30/04/2024) menggelar rapat Paripurna tingkat 1 tahap 3 dengan agenda tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi DPRD tentang LKPJ Bupati Sarolangun tahun anggaran 2023, yang dipimpin Wakil ketua II DPRD Sarolangun Syahrial gunawan, didampingi Wakil Ketua I DPRD Sarolangun Aang Purnama, SE dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Sarolangun.

Sementara pihak eksekutif dipimpin secara langsung oleh PJ Bupati Sarolangun Dr.Ir.Bachril Bakri, M.App. Sc., didampingi Plh Sekda Sarolangun 
Ir. Dedy Hendry, M.Si., Para Asisten dan staf ahli Bupati, Para kepala OPD dilingkungan Pemkab Sarolangun serta ikut dihadiri  sejumlah tamu undangan lainnya.

Pj Bupati Sarolangun Dr. Ir. Bachir Bakri, M.App.Sc., pada kesempatan tersebut, atas beberapa pertanyaan dan tanggapan (Pandangan Umum Fraksi DPRD) terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun anggaran 2023 yang sebelumnya telah disampaikan oleh 8 fraksi DPRD Sarolangun melalui juru bicaranya masing-masin, yakni fraksi Golkar disampaikan oleh Yusuf Helmi, fraksi Demokrat disampaikan oleh Sadam Hidayat, fraksi PDI-Perjuangan disampai oleh AH Marzuki, fraksi PKS disampikan oleh Fadlan Kholiq, fraksi PPP disampaikan oleh Zabidi, fraksi PKB disampaikan oleh Muslimin, Fraksi PAN disampaikan oleh Ade Saputra, fraksi Gerindra Abdul Basid, semuanya dijawab secara terperinci dan mendapat aplause dari sejumlah anggota dewan yang hadir saat itu.

Usai penyampaian yang dilakukan PJ Bupati Sarolangun Dr.Ir.Bachril Bakri M.App.Sc. Wakil Ketua II Syahrial Gunawan selaku pimpinan sidang kepada sejumlah anggota dewan yang hadir, mengatakan, "apakah sepakat, jika telah disepakati rapat paripurna ini akan dilanjutkan ketahap 2 tingkat 3", jelasnya.

Diantara beberapa hal yang dipertanyakan pada rapat paripurna tingkat 1 tahap 2 pandangan umum fraksi DPRD Sarolangun terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun anggaran 2023 tersebut, yakni belum dilantiknya para calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi pada tahun 2023 lalu, implementasi MPP (Mall Pelayanan), proses rekrutmen PPPK tahun 2023 dan bagaimana pula mekanisme rekrutmen PPPK tahun 2024, serta terhadap kekosongan jabatan Eselon II, III, dan IV tidak diisi yang hanya diisi oleh pelaksana tugas dan juga status aset tanah Pemkab Sarolangun yang sertifikat digadaikan oleh pihak lain dibank Muamalat serta pelayanan Kesehatan di Rsud Sarolangun dan dipuskesmas. (Anw)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA