Breaking News

Anggota DPRD Muaro Jambi: Pembangunan Tol Tidak Boleh Rugikan Masyarakat


Global-hukumindonesia.com, Jambi -  Pembangunan konstruksi jalan tol Trans Sumatera Betung-Tempino-Jambi dikerjakan oleh PT Hutama Karya dan Subkon Kotraktor PT Petronesia, CV Mikon Jaya Abadi dan PT Global Pratama Indonesia tepatnya di Ruas jalan Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi menyisakan masalah.

Pembangunan jalan TOL tersebut hampir usai tetapi menyisakan masalah. Diantaranya tanah galian C untuk penimbuan ruas jalan TOL tersebut milik warga sekitar masih banyak belum dibayar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Ahmad Haikal menegaskan pembangunan tol Betung-Tempino-Jambi seksi tiga tepatnya di Tempino tidak boleh merugikan masyarakat, terutama penggantian harga tanah.

Haikal Menyampaikan, kepada Subsukon kontraktor jika ada pembilian tanah warga untuk galian C atau tanah timbun ruas jalan tol jangan sampai tidak dibayar.

“Tidak boleh ada sedikitpun hak-hak masyarakat hilang. Artinya, ganti yang diterima atas tanah, jangan sampai rugi, tapi untung,” kata Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi

Selaku anggota DPRD, kata Tokoh Muda NU ini, mendukung warga menyelesaikan atau menutut hak-hak warga yang belum pihak bersangkutan. 

“Kita semua harus mendorong pembangunan tol ini, dan yang jelas tidak boleh ada pihak yang dirugikan,” ujar politisi PKB Muaro Jambi ini.

Dilapangan ada bebarapa keluhan warga pemilik tanah, bahwa tanah mereka belum di bayar oleh mitra PT Petronesia yaitu Cv Mikon Jaya Abadi dan PT Global Pratama Indonesia.

“Saya belum bayar oleh Marihot Sahala Sihotang pemilik CV Mikon Jaya Abadi subkon PT Petronesia sebesar Rp 68.000.000. tidak tau kapan mau di bayar sejak tahun 2023 lalu janjinya", kata Indra Jamil pemilik lahan di Desa Sungai Landai

“Kalau saya masih bersisa Rp 18.000.000 dengan CV Mikon Jaya Abadi,” kata Joko juga pemilik lahan.

Hal serupa terjadi dengan Mang Katak warga Rt 15 Desa Sungai Landai, merasa dirugikan sebesar seratusan juta rupiah yang belum di bayar PT Global Pratama Indonesia Subkon Petronesia. ”Tanah sayo diambil 1,6 Hektar dengan harga Rp 70.000.000 namun baru dibayar panjar 20 juta sisanya belum sejak tahun 2023 lalu", bebernya.

Untuk diketahui, PT Petronesia sudah tidak aktiv lagi di lokasi pembangunan jalan TOL tersebut.

Sejak berita ini diterbikan pihak PT Petronesia dan Subkon PT Global Prtama Indonesia dan CV Mikon Jaya Abadi belum bisa dimintai keterangan. (Viryzha)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA