Breaking News

Penolakan Satu Saksi Ahli Bupati Sukabumi oleh Firma Marpaung Dikabulkan Hakim


Global-hukumindonesia.com, Sukabumi - Saat dimulainya persidangan terkait pendampingan hukum di PTUN Bandung Semakin Memanas, ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan administrasi,dan sertifikasi ahli, kurikulum vitae terkait tentang keahlian seorang ahli, salah satu dari ahli tersebut yang disajikan Bupati Sukabumi Drs.Marwan Hamami, dalamPerancang Perundang-undangan bahwa Ahli Madya Kanwil dari Kemenkumham Jabar yaitu Harun Surya.

Sedikit mengagetkan, pasalnya, dalam Sidang pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh tergugat Bupati Sukabumi tersebut dalam persidangan di PTUN Bandung tertanggal, 21/03/2024. Ternyata tidak dapat menunjukkan surat-surat seperti sertifikasi, kurikulum vitae, agar majelis mengetahui standar keahliannya.

Akhirnya hakim ketua menyuruh ahli Harun Surya keluar, dan disuruh untuk melengkapi persyaratannya, dan ditunggu kehadirannya sampai jam 03.00 sore.

Menurut hakim Alasannya Ahli ini belum membawanya.

Ketika ketua majelis hakim menanyakan kepada penggugat Firma Hukum Marpaung, kata Hakim ketua, "Apakah sidang ini bisa dilanjutkan?..., lalu Kata penggugat HR Irianto mengatakan, "saya keberatan yang mulia ahli tersebut harus melengkapi dulu persyaratannya", terangnya.

Lalu ketika kuasa hukum Bupati menanyakan tentang redaksi dari perjanjian yang dibuat oleh Law Firm Marpaung ini, kata Ahli Harun mengatakan, "perjanjian kerjasama itu, judulnya harus mencerminkan dari isi perjanjian", ucapnya.

Saksi Ahli dari pihak tergugat Bupati pada sidang PTUN Bandung Kamis, 21 Maret 2024 banyak mengupas tentang Permendagri nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa.
 Saksi ahli Harun Surya hanya menjabarkan terkait Permendagri tersebut.

Setelah jam 03.00 sore ahli Harun Surya memasuki ruang sidang,dan diambil sumpah untuk melanjutkan kesaksiannya,dari perjanjian itu apabila judulnya konsultasi hukum berarti layanan non litigasi, berbeda dengan bantuan hukum lebih luas artinya litigasi dan nonlitigasi,hal itu di ucapkan bang Marpaung.

Sementara itu lanjut MP, "yang menandatangani sebagai saksi dalam perjanjian dengan desa adalah camat sebagai wakil dari bupati", kata MP.

Lalu Saksi Ahli digiring untuk berpendapat yang diinginkan kuasa hukum Bupati, agar mou yang dibuat antara Firma hukum Marpaung dengan desa batal demi hukum atau Cacat Hukum.

Lalu para Awak media mendengar ada bukti perjanjian T 81, yang pada saat itu dibuka oleh Hakim ketua atas permintaan kuasa hukum Bupati, ketika sudah dilihat oleh ahli, penggugat dan tergugat dalam sidang saksi itu dilanjutkan.

Penggugat Firma Hukum Marpaung bertanya kepada Saksi Ahli Harun Surya, "tadi saksi ahli sudah menjelaskan tentang Permendagri 96 tahun 2017, dimana dari penjabaran ahli tersebut mengatakan setiap prakarsa dari pihak ketiga, harus ada penawaran, dibahas oleh Kepala Desa dan perangkat, melakukan musdus, musdes musrenbangdes, dan meminta tanggapan dari tokoh masyarakat", tegasnya.

Ketika kuasa hukum Bupati mempertanyakan kepada ahli apakah karena tidak adanya nomor dalam MOU ini dikatakan patut atau tidak?..., lalu Kata Saksi Ahli Harun menjawab patut.

Namun ketika saksi ahli diminta penjelasan tentang permendagri 96 tahun 2017, kuasa hukum Bupati, Kata Ahli Harun Surya, menjawab kalau itu datangnya penawaran dari pihak ketiga, desa harus melakukan musdes-musdes RKPDes dengan tokoh masyarakat sehingga dianggarkan di dalam apbdes, dan saksi dalam MOU tersebut harus Camat", terangnya.

Dari hasil pendalaman materi Permendagri ini pihak LFM tidak merasa ada penyimpangan dalam kegiatan kerjasama pendampingan hukum dengan desa.
Hasil telaah penggugat terkait kerjasama LFM dengan desa menurut Permendagri 96 tahun 2017.
Pada ruang lingkup kerjasama dengan pihak ketiga antara desa dengan LFM pelaksanaannya diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan musdes. 

"Desa-desa yang melakukan kerjasama, Semua melakukan musdes dibuktikan dengan adanya anggaran di APBDes yang ditandatangani oleh camat sebagai fasilitator atas nama bupati", tegas MP.

Perjanjian bersama memuat semua unsur pada pasal 6 berbentuk mou yang telah disepakati kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan desa dan kemampuan APB desa",jelasnya lagi.
"Prakarsa kerjasama diawali dengan penawaran kerjasama melalui surat penawaran di bulan Juni 2022 dari LFM kepada kepala desa", beber bang MP.

"Perubahan kesepakatan atau berakhirnya kerjasama diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak", ucapnya.

"Hal ini tidak dilakukan karena kesepakatan diakhiri dalam jangka waktu kesepakatan kerjasama belum berakhir (31 Desember 2023 dengan terbitnya surat yang disengketakan di PTUN Bandung", tegasnya.

Menurut bang MP, "bahwa pada bab x pasal 25 (3) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama desa bukan memutuskan sepihak secara paksa tanpa konfirmasi kepada LFM sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama", tegasnya lagi.

Pertanyaannya menurut LPM& partner mengatakan, "Apakah saksi ahli pernah melakukan atau mengikuti salah satu proses penganggaran yang ada di desa atau hanya teori saja", ungkap MP.

Lalu saksi ahli menjawab, "Saya tidak pernah mengikuti proses musdus musdes musrenbangdes penyusunan apbdes di desa", terangnya.

Setelah sidang ditutup, sejumlah para awak media awak meminta penjelasan tentang Permendagri 96 tahun 2017 kepada penggugat.

"Terlepas dari perjanjian yang disepakati oleh firma hukum Marpaung dengan desa yang tidak sesuai dengan peraturan Permendagri, itu karena ketidakpahaman kepala desa dan camat yang mengetahui dengan pasti terjadinya kerjasama bantuan hukum ini", ucap MP.

"Hal ini tentu sebagai kekurangan dari pemerintah daerah dalam mensosialisasikan peraturan kerjasama dalam Permendagri nomor 96 tahun 2017", tegas MP.

Menuru bang MP menambahkan, "Kondisi ini pun merupakan ketidakpahaman semua pihak pemerintah daerah, pemerintah desa dan DPMD sendiri, sesuai dengan keterangan saksi Hodan Firmansyah Kabid Pemdes DPMD dalam sidang PTUN tanggal 14 Maret lalu, dia mengatakan, "bahwa ini merupakan barang baru menjadi polemik", kata Hodan.

Dan dipertegas lagi dengan Perbup no.35 Thn 2015,BAB III. Pelimpahan Kewenangan psl 3 ayat 1 berbunyi "bahwa dalam rangka akselerasi harmonisasi peraturan daerah dan peraturan desa Bupati melimpahkan kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan pembinaan evaluasi dan klarifikasi peraturan desa", ucapnya.

"Ayat 2 berbunyi" Rancangan peraturan desa yang harus dievaluasi sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi Rancangan peraturan Desa tentang APB desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah Desa", pungkas MP

Lau Saksi Hodan pun sudah menjelaskan di persidangan bahwa Permendagri ini sudah disosialisasikan kepada APDESI Kabupaten Sukabumi.

"Yang menjadi heran dari 230 kades yang menandatangani MoU dengan diketahui Camatnya bahwa terjadi perjanjian kerjasama meski tidak menyaksikan saat penandatanganan, mengapa tidak ada yang tahu dengan aturan itu?..., "kata bang MP dengan tegas.

"Artinya sesuai dengan perbup tersebut Camat sudah mengetahui adanya kegiatan tersebut mewakili Bupati. Dibuktikan dengan tanpa adanya tanda tangan verifikasi 4 orang di kecamatan anggaran tersebut tidak akan masuk ke dalam APBdes, dan pada saat dicairkan itu juga atas persetujuan DPMD", Jelas HR Irianto.

"Ayat 3 berbunyi" selain Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilaksanakan klarifikasi.

Dirinya juga mempertanyakan, Apakah pernah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (DPMD) mensosialisasikan Permendagri nomor 96 tahun 2017 tersebut?..., Faktanya 230 desa tidak mengetahui isi permendagri tersebut dan kalau mereka tahu para Kades  pun tidak mau salah pasti memberi format yang baik dan benar", Pungkasnya.

"Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv telah menyatakan sebagai berikut, hakim atau Pengadilan Negeri tidak wajib mengikuti pendapat ahli, jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya karena undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli", jelas MP.

"Dimana kalau hakim mengikuti, dia mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan sebagai alat pertimbangan dalam putusan", ucapnya.

"Sebaliknya, apabila tidak mengikuti, pendapat itu disingkirkan dan dianggap tidak ada", terangnya.

Sementara itu menurut MP, "bahwa dalil tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.213.K/Sip/1955, tanggal 10 April 1957, yang menyatakan,bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang Saksi Ahli berdasarkan Ps. 138 ayat (1) jo. Ps. 164 HIR", pungkasnya.

Penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tanda tangan dapat dipakai oleh Hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian. (Hadi)

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA