Breaking News

Dit Polairud Polda Jambi Lakukan Pengecekan TKP Terkait Viral Kapal Tongkang Tabrak Jembatan di Batanghari


Global-hukumindonesia.com, Batanghari - Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jambi melalui Subdit Gakkum turun langsung bersama pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) ke TKP Viral yang diduga kapal Tongkang tabrak jembatan di Batanghari beberapa waktu lalu. 

Adanya viral di medsos tersebut, Dirpolairud Polda Jambi Kombes Pol Agus Tri Waluyo melalui Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi AKBP Wahyu Hidayat menyebutkan bahwa pihaknya bersama BPJN telah melakukan rapat koordinasi di ruangan Dirreskrimum yang dihadiri langsung Dirreskrimum Kombes Pol Andri Ananta, Kasubdit Siber AKBP Reza Khomeini, Kasubdit Gakkum AKBP Wahyu Hidayat, pihak BPJN Azwar Edi selaku Kasatker PJN 1 Jambi dan Darro Kaban Selaku PPTK yang bertanggung jawab jembatan Muara Tembesi dan Jembatan Aur Duri 1 serta Jembatan Aur Duri 2.

"Iya betul, kita bersama pihak BPJN tanggal 27 kita bersama Kepala BPJN sudah ke lokasi yang diduga kapal Tongkang tabrak jembatan di Batanghari", ungkapnya. 

Selanjutnya pada tanggal 28 kita kembali melakukan koordinasi yang diwakilkan Kasatker PJN I yaitu bapak Azwar Edi.

"Hari ini kita dari Polairud memeriksa kapal Tongkang yang diduga menabrak jembatan tersebut", lanjutnya.

Dijelaskan Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi, kenapa hari ini baru kita lakukan pengecekan, karena Tongkang yang membawa batubara tersebut baru selesai bongkar muat, sehingga kita langsung melakukan pengecekan sekeliling Tongkang untuk mengetahui bagian mana yang menabrak. 

"Tidak hanya melakukan pengecekan di sisi-sisi kapal Tongkang tersebut, kita juga telah meminta keterangan dari masyarakat sekitar tang melihat kejadian tersebut", sambungnya. 

Rencananya, besok kita akan memanggil pihak kapal, baik itu Nakhoda, ABK, ataupun pihak perusahaan untuk dimintai keterangan. (Viryzha)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA