Breaking News

Permohonan Audiensi Tidak Direspon PWLPKB : Kami Akan Mengadakan Aksi


Global-hukumindonesia.com, Bangka - Perkumpulan Wartawan Liputan Pemerintah Kabupaten Bangka (PWLPKB) kembali menggelar Rapat Kordinasi ke Tiga. Hal tersebut dilakukan lantaran belum ada jawaban resmi PJ Bupati Bangka selaku pihak dimintai permohonan audiensi. Rapat berlangsung, Selasa (30/1/2024) siang di Sungailiat.

Sebelumnya berkaitan permohonan audiensi PWLPKB sudah melayangkan surat pertama nomor : 02/PWLPKB/II/2024 tentang Permohonan audiensi, tanggal pengiriman surat 9/1/2024 namun belum ada tanggapan. Beberapa waktu kemudian PWLPKB kembali layangkan surat kedua nomor : 04/PWLPKB/I/2024 tentang Permohonan jawaban Jadwal  audiensi, lagi - lagi belum ada jawaban resmi, tanggal pengiriman surat 17/1/2024.

Berdasarkan tanggal pengiriman surat pertama hingga dilakukan rapat kordinasi ke Tiga rentang waktu sudah 21 hari namun belum ada juga jawaban resmi audiensi dari pihak PJ Bupati Bangka. Menyikapi hal tersebut sebanyak 20 wartawan tergabung dalam PWLPKB melalui hasil rapat sudah mengalami langkah selanjutnya.

Koordinator PWLPKB Herman Saleh, dalam keterangan resminya mengatakan PWLPKB dalam dekat akan menyampaikan aspirasi di depan umum.

"Setelah melalui beberapa opsi dalam rapat ke Tiga PWLPKB , berdasarkan kesepakatan kawan - kawan dalam waktu dekat akan menyampaikan aspirasi didepan umum, mengenai lambatnya respon surat permohonan audiensi," ungkapnya.

Bukannya hanya penyampaian aspirasi depan umum, kalau memang belum juga ada respon PJ Bupati Bangka, menyampaikan hasil rapat Herman Saleh menyebutkan PWLPKB akan membawa masalah tersebut ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Bangka.

"Nanti pada saat pelaksanaan penyampaian aspirasi depan umum, kita minta PJ Bupati langsung nemuin, kita tidak mau ada yang mewakili. Kalau pun saat hari pelaksanaan penyampaian aspirasi tidak sesuai harapan, PWLPKB hari itu juga layangkan surat resmi kepada DPRD Bangka untuk permohonan RDP," kata Herman Saleh.

Dilain tempat sebagai bagian unsur publik, Bujang Musa selaku konsultan Hukum berpendapat selaku pejabat publik, seharusnya menunjukkan sikap yang bijak.

"Terkait dengan hubungan baik antara  pejabat publik dengan pihak awak media, ya, Pj bupati M Haris harus menjalankan hubungan itu, jangan sampai masing - masing dari salah satu pihak salah menafsirkan. PJ Bupati atau pejabat publik seharusnya menunjukan sikap yang bijak dalam berkomunikasi," kata Bujang Musa.

Lebih lanjut Bujang Musa memberikan pendapatnya jika tidak ada respon baik terhadap permohonan awak media bisa jadi berdampak buruk bagi Pemkab Bangka.

"Bila sikap pj ini tetap tidak merespon permintaan audiensi oleh rekan media,bukankah tidak mungkin akan berdampak terhadap baik buruknya Pemkab Bangka", tutupnya. (Ali Rachmansyah)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA