Breaking News

Panwas Didesak Untuk Jeli Lakukan Pengawasan, Penyelenggara Jangan Coba-coba Bermain Curang Dengan Caleg


Global-hukumindonesia.com, Aceh Tamiang - Potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemelihan Umum (Pemilu) 2024 dengan memanfaatkan pelaksana dan pengawas untuk pengaturan suara bagi Caleg tertentu menjadi salah satu persoalan penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, khususnya di Aceh. Peraktek kecurangan dengan melibatkan perangkat pelaksana dan pengawas pemilu, ini biasanya rawan dilakukan oleh caleg DPR-RI, apa lagi selama ini masyarakat masi cendrung memperhatikan pileg DPRK dan DPRA, namun tidak terlalu mempedulikan pileg DPR-RI yang menyebabkan pengawasan partisipatif masyarakat untuk DPR-RI masi relatif rendah.   

Berdasarkan isu yang beredar dimasyarakat pola pengkondisian Anggota KIP dan Panwas Kabupaten tertentu dengan menyediakan hadia seperti handpone, tiket, sejumlah uang dan lain sebagainya hingga kamar hotel ketika diluar daerah salah satu motif pengkondisian pelaksana dan pengawas pemilu yang dilakukan oleh oknum caleg DPR-RI tertentu untuk mengkondisikan perolehan suara pada pemilu 2024. Oknum caleg DPR-RI itu biasanya melakukan upaya-upaya dengan pelayanan tertentu sehingga adanya hubungan timbal balik dengan pelaksana atau pengawas. Hal seperti ini jelas sudah melangkahi aturan", jelas Ikhwan, selaku Koordinator Forum Pemuda Pecinta Demomrasi (FPPD). Kamis (21/12/2024).

Kata Alumni Fsipol USK itu, belum lagi disinyalir adanya indilasi caleg DPR-RI yang sengaja memfasilitasi hingga Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di Kabupaten di Aceh untuk pertemuan di luar daerah misalkan di Medan, dengan tujuan dapat mengendalikan perolehan suara di suatu daerah untuk kepentingannya. Praktek-praktek seperti ini tentunya merusak nilai demorasi dan harus dilakukan pengecekan dan penidakan yang tak boleh dibiarkan.  

Dia juga mengingatkan kepada penyelenggara, baik itu di jajaran KPU/KIP maupun Bawaslu, PPK hingga PPS bahwa, bila terbukti tidak netral dalam menjalankan tugasnya, ada dua sangsi tegas yang akan diberikan.

Pertama, sangsi etik, yang dilakukan melalui proses persidangan adalah melalui sidang DKPP, dimana tidak menutup kemungkinan penyelenggara pemilu akan di pecat atau diberhentikan dari jabatannya, yang kedua sangsi pidana. Sebagaiman diatur dalam pasal 546 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Dari pasal 546 UU Pemilu secara tegas disebutkan, bahwa setiap anggota KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten atau PPK, PPS dan PPLN dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu bisa dipidana penjara paling lama 3 (Tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Sangsi ini menunjukan bahwa, para penyelenggara jangan coba-coba untuk bermain curang dengan caleg tertentu, karena berakibat serius dan bisa berujung pidana", ujar Ikhwan.

Lebih jauh Ikhwan mengatakan "Pada pasal 505 Undang-undan Pemilu secara tegas sudah digaris bawahi, anggota KPU, dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

"Pasal 532 UU Pemilu juga menjelaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilu menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Juga dipertegas dalam pasal 535 setiap orang yang dengan sengaja mengubah merusak dan atau menghilangkan berita acara pungutan dan penghitungan suara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud falam pasal 398 ayat (4) dipidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun, dan denda pali g banyak Rp 36 juta. Maka dari itu penyelenggara jangan coba-coba untuk bermain mata dengan salah satu caleg, risikonya bisa diberi sangsi hingga pidana. Apalagi proses pengawasan publik saat ini terus berjalan. Jangan sampai karena sudah terima fasilitas tertentu dari caleg nantinya penyelenggara tersebut, mencoba berpihak dan akhirnya harus menanggung sangsi", ujarnya.

"Selanjutnya, ditambah lagi dalam pasal 551 UU Pemilu, juga sudah dipertegas bahwa anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun, dan denda paling banyak Rp 24 juta.

"Untuk itu, kita mengingatkan kepada peneyelenggara mulai dari KIP Kabupaten/Kota hingga PPK untuk tidak coba-coba menerima tawaran kandidat caleg DPR tertentu, apalagi jika adanya upaya dan arahan pengkondisian siara dari penyelenggara untuk memenangkan atau menambah suara caleg tertentu, ini jelas akan berhadapan dengan ancaman pidana. Dengan kondisi dengan keterbukaan informasi dan pengawasan partisipatif, publik saat ini sehebat apapun dilakukan upaya permainan dibawah tangan atau diam-diam akan ketahuan dikemudian hari.

"Demi menjaga netralitas dan integritas penyelenggara pemilu demi pesta demokrasi yang berkualitas pihaknya meminta agar Bawaslu lebih jeli dan cermat untuk mengawasi setiap pelanggaran hingga mengantisipasi potensi kecurangan. Jangan sampai ada caleg yang pengkondiaian suaranya ditataran penyelenggara, menangnya karena dibantu penyelenggar, sementara faktanya rakyat tak memilihnya. Ini salah satu persoalan serius dalam pesta demokrasi 2024. Manipulasi dan pengkondisian suara untuk caleg tertentu dengan menggunakan jasa penyelenggara adalah persoalan serius dalam pelaksanaan demomrasi 2024 mendatang", pungkas ikhwan. Sumber berita di himpun jejakindonesia.id. (Ls)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA