Breaking News

Wabup Bakhtiar Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Pemkab Batanghari Tahun 2023


Global-hukumindonesia.com, Batanghari - Wakil Bupati, H. Bakhtiar, SP., hadiri rapat paripurna DPRD Batanghari dalam rangka penyampaian nota pengantar lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi tahun 2023.

Kegiatan tersebut berpusat di gedung paripurna DPRD Batanghari dan dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Ja’afar serta turut dihadiri oleh Waka II DPRD, Sekwan, Para OPD dan tamu undangan lainnya, Selasa (15/08/2023).

Dalam sambutannya Wabup Bakhtiar menyampaikan "Rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari,

Yang pertama, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. perda ini dibuat dalam rangka mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dimana pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat sehingga sebagai pedoman dan landasan hukum bagi pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kawasan perumahan dan permukiman diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman”, ucap Bakhtiar.

Lanjut Bakhtiar "yang kedua penyelenggaraan bangunan gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan pengguna serta serasi selaras dengan lingkungannya yang berperikemanusiaan dan berkeadilan, 

Selanjutnya, tentang penyidik pegawai negeri sipil. Dalam rangka tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten batang hari memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya", beber Bakhtiar.

Dikatakan Wabup Bakhtiar lagi, selain tiga Ranperda yang disampaikannya, Pemkab juga akan membahas Ranperda yang merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Batanghari.

“Pertama ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten batang hari nomor 2 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten batanghari dan yang kedua ranperda tentang kepemudaan”, pungkas Wabup. (Nd)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA