Breaking News

Tarik Uang Magang/Prakerin Kepada Peserta Didik/Wali Murid. SMKN 4 Sarolangun Diduga Lakukan Pungli

Global-hukumindonesia.com, Sarolangun - Ironis, berdalih sumbangan dan terkesan seperti sengaja untuk mengelabui hukum agar tidak masuk dalam kategori pungutan liar, beragam cara, trik dan strategi jitu dilakukan pihak SMK Negeri 4 Sarolangun dalam meloloskan penarikan uang magang/prakerin dari peserta didik atau wali murid.

Disaat kondisi perekonomian masyarakat mengalami banyak kemunduran akibat mewabahnya pandemi covid 19. pihak SMK Negeri 4 Sarolangun, seperti tidak peduli, bahkan diduga secara sengaja menarik sumbangan uang magang/prakerin dengan jumlah yang bervariasi mulai dari Rp 500.000,- hingga Rp 700.000,-  bahkan lebih, tergantung jurusan siswa/siswi yang ikut magang/prakerin, yangmana sumbangan tersebut diketahui dan diduga layaknya seperti punggutan, karena sipatnya yang mengikat karena jumlah dan mempunyai batas waktu kepada para peserta didik atau orang tua/wali murid. 

Keluhan salah satu orang tua/wali siswa SMK Negeri 4 Sarolangun yang anaknya mengikuti kegiatan tersebut, kepada media ini mengatakan "untuk mengikuti kegiatan magang/prakerin anak saya dimintai membayar uang sumbangan sebesar Rp  500.000 ,- . Walaupun katanya sumbangan dan telah dirapatkan melalui komite sekolah, namun selaku orang tua/wali murid, jujur saya merasa sangat keberatan dan  merasa terpaksa untuk  memberikan sumbangan tersebut. jujur dengan nominal sebesar itu sebenarnya kami merasa keberatan. apalagi saat ini wabah pandemi covid 19 ini sedang berlangsung, semuanya serba susah. untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari saja kami merasa kesulitan. namun apabila tidak diikuti kami takut nantinya anak kami yang merasakan dampaknya. jadi kami menurut saja walaupun merasa keberatan dan terpaksa", ungkapnya.

Atas dugaan adanya pungutan liar (penarikan uang magang/prakerin) terhadap peserta didik/wali murid di SMKN 4 Sarolangun, ketua GAIS (Gabungan Aliansi Independen Sarolangun) B Abas Sirait kepada media ini menerangkan "yang namanya pungutan jelas sangat dilarang, apalagi kalau terjadi dilingkungan sekolah, karena itu apapun alasannya pihak sekolah tidak dibenarkan untuk melakukan pungutan baik itu kepada peserta didik ataupun orang tua/wali murid,  bila hal itu dilakukan jelas sudah melanggar, apalagi saat ini telah diperkuat dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2016 tentang pungutan liar", katanya.

"Seharusnya pihak sekolah bisa membedakan antara pungutan dan sumbangan biaya pendidikan, hal tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar. Pada permendikbud tersebut dijelaskan bahwa sumbangan pendidikan adalah pemberian uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak dan bersifat tidak mengikat/wajib. Jadi sumbangan pendidikan yaitu pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik individu maupun bersama-sama. Masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan,

Sementara pungutan pendidikan adalah penarikan uang yang dilakukan  baik itu oleh pihak sekolah ataupun komite sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu batas pemunggutannya yang telah ditentukan", beber Abas Sirait.

"Karena sudah terjadi dugaan adanya praktek punggutan liar (Pungli) di SMKN 4 Sarolangun ini, kami Gabungan Aliansi Independen Sarolangun (GAIS), akan melaporkan hal ini kepada pihak dinas terkait dan aparat penegak hukum, agar kedepannya nanti, pungutan seperti ini tidak terulang kembali", pungkas B Abas Sirait.

Sementara itu hingga berita ini diturunkan Kepala Sekolah SMKN 4 Sarolangun belum dapat dikonfirmasi, karena selalu tidak ada dikantor seperti menghindar. bahkan ketika dihubungi awak media via pesan singkat WhatshApp miliknya terkesan bungkam dan tidak respon. (Anw)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA