Breaking News

Bapenda Lombok Utara Akan Pasang Spanduk di Wajib Pajak Nakal

Global Hukum Indonesia, Lombok Utara - Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Utara akan memasang spanduk di tempat dimana wajib pajak belum membayar pajak atau menunggak pajak. Upaya ini dilakukan untuk menggenjot pendapatan dari sektor pajak di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Pemkab akan memasang spanduk di tempat wajib pajak yang membandel, menunggak membayar pajak, tindakan tegas ini tidak tanggung-tanggung, (21/10/2021).

Saat di temui media global hukum indonesia diruang kerjanya Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara Evi Winarni, MSi., mengatakan, aturan ini bermaksud untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan penagihan pajak daerah. Tentu saja tujuannya agar penagihan pajak dapat berjalan dengan baik dan pendapatan asli daerah (PAD) meningkat.

Kalau untuk pendapatan daerah kita ingin seperti kemarin sekitar 1,2 Triliyun dan itu tergantung dari Pemerintah Pusat karena pendapatan itu terdiri dari pendapatan daerah dan juga yang lain lain termasuk DAU dan transfer pusat, tapi untuk pendapatan asli daerah sendiri minimal kami harus kembali kepada target murni Tahun 2021 minimal 117 Milyar, sekarang ini kami sedang mencoba memperbaiki beberapa system dan juga beberapa aturan Bupati dan Perda yang alhamdulilah nanti dampaknya pasti akan meningkatkan pendapatan daerah salahsatunya Retribusi, ujarnya.

Pembayaran tower biasanya akhir tahun dan belum bisa dikatakan belum menunggak karena ini belum akhir tahun.

Untuk hotel dan restoran saja baik di darat yang kecil apalagi yang besar kita akan pemasangan spanduk kalau sudah kita lakukan pemberitahuan ke I dan II kemudian kita datangi dan kita buatkan berita acara kapan mau bayar lewat dari perjanjian kita pasang spanduk bahwa mereka tidak pernah bayar pajak, tandasnya

Dan untuk hutang piutang tetap kita ambil termasuk piutang PBB contohnya di PT ASANO yang sudah menunggak sekian tahun dan Alhamdulillah mereka mau bayar, kemarin kita belum cek bersama Kabid Pendapatan apakah sudah ditransfer atau belum yang jelas janjinya kemarin Hari Senin sekitar 500 Juta lebih, seharusnya mereka juga berpikir bahwa setiap usaha ada kewajiban untuk negara dan kewajiban daerah, ucapnya.

Hotel dan Restoran yang besar mereka sangat kooperative termasuk di Tiga Gili dan saya mengucapkan banyak terimakasih sudah kooperative bahwa mereka menyampaikan pendapatan perbulan dan tamu sekian orang jadi Retribusi yang kita ambil itu sistemnya asismen jadi mereka menghitung sendiri lalu kita melalukan analisa terhadap perhitungan mereka.

Yang tidak koooperative justru yang di darat ini yang kita sayangkan kemungkinan hotel dan restoran besar itu mereka taat pajak ketimbang yang kecil-kecil apakah mereka memahami hukum dengan baik atau seperti apa, diposisi ini saya beranggapan bahwa kami kurang melakukan Sosialisasi dan Advokasi kepada yang di darat dan untuk itu ada Kabid Rembang maka pemasangan spanduk menurut kami itu salah satu cara untuk kita melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat dan untuk yang taat pajak ada reward nya, penilaian pajak oleh wajib pajak itu Self Assessment.

Lanjut Kepala Badan Bapenda, untuk Retribusi Minol dari kajian kita meminta menaikan lebih dari 100% sekarang sedang dikaji hasil akhirnya, saya belum tahu karena kita yang paling rendah dengan Kabupaten lain, ya minimal sama dengan daerah sebelah, terangnya.

Di undang undang 28 Tahun 2009 tidak ada yang menyebutkan tidak ada ijin tidak boleh ditarik pajak undang undang yang berbeda  jadi itu sama tidak ada di dalam undang undang menyebutkan harus ada ijin dulu baru diambil pajak atau Retribusi. Namun, yang disebutkan disitu sepanjang itu sudah ditetapkan wajib pajak dan ada penanggung jawab ada objek usaha menghasilkan keuntungan maka wajib kita tarik pajak.

Jika mereka tidak mengurus ijin beda urusan bukan ke kami tetapi akan kita tarik pajak itu pun kita gandeng dengan PTSP dan mereka juga harus membuat ijin juga, itu Retribusi yang kita tarik kalau ijin Minol sepanjang dia tidak mengurus ijin kita tidak tarik karena ijinnya, kalau Retribusi kita tarik itulah yang menyebabkan sekarang ini pekerjaan berat kami.

Kami merubah Perda yang sudah 11 Tahun tidak ada perubahan dan Perbup yang tidak ada perubahan contoh Perbup Nomor 18 Tentang Retribusi 2010 itu kita cabut dan kita ganti lalu Perda Nomor 6 di dalamnya ada Minol, IMB, dan lain-lain, itu kita rubah sehingga kedepannya kita bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi, tutup Kepala Badan Bapenda Evi Winarni, M.Si. (ms)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA