Breaking News

Wakil Bupati Lombok Utara Minta Maaf ke Warga Setelah Ditetapkan Jadi Tersangka

Global Hukum Indonesia, Lombok Utara - Wakil Bupati Lombok Utara Dany Karter Febrianto Ridawan, ST., M.Eng., akhirnya angkat bicara usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Mataram. Dalam konferensi pers yang digelar di aula bupati (27/9/2021) pihaknya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lombok Utara demikian rasa terimakasih lantaran dukungan yang tak henti-hentinya mengalir.

Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan, ST., Mng., mengungkapkan, terkait dengan status tersangka itu bahwa proyek tersebut terlaksana pada Tahun 2019 lalu. Kala itu posisinya sebagai Staf Konsultan Pengawas. Artinya, dengan demikian pihaknya juga menyakini sudah menjalankan tupoksi dan kewajiban sebagai konsultan pengawas sesuai dengan kapasitas dirinya, ujarnya.

Saya meminta maaf terhadap seluruh masyarakat Lombok Utara atas pemberitaan beberapa hari terakhir, dan saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara atas semuanya. Insyallah saya meyakini sudah menjalankan tupoksi dan kewajiban saya sebagai konsultan pengawas, ungkapnya.

BACA JUGA : Kejati NTB Tetap 5 Orang Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang IGD dan ICU RSUD Di Lombok Utara

Terkait kasus ini pihaknya juga mengapresiasi dan menghormati langkah penegakan hukum kejaksaan tinggi. Dirinya menegaskan akan menghormati segala proses hukum yang berjalan pun langkah hukum kedepan. Pihaknya dalam menghadapi kasus ini tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dan sekali lagi ia meminta dukungan pada masyarakat Lombok Utara.

Saya menghormati dengan proses hukum langkah-langkah hukum ke depan, ucapnya.

Sementara itu, Plt Kabag Hukum Setda Lombok Utara Raden Eka Asmara, SH., mengaku dalam kasus ini Pemda Lombok Utara tidak memberikan bantuan hukum, bukan tanpa alasan. Pasalnya, kasus tersebut berjalan sebelum Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan, ST., Mng., menjabat sebagai orang Nomor Dua di Kabupaten Lombok Utara. Beda halnya manakala kasus tersebut membelit saat ia sudah ditetapkan sebagai Wakil Bupati.

"Bantuan hukum diberikan hanya pada ASN dan Pejabat yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu yang harus kita pahami. Sementara kasus Wabup ini berjalan pada saat ia menjabat sebagai Staf Konsultan, ini yang harus dibedakan. Sehingga Pemda Lombok Utara tidak dalam kapasitas memberikan bantuan, tandasnya.

Ditempat yang sama Penjabat Sekda Kabupaten Lombok Utara Anding Dwi Cahyadi, menambahkan, dengan ditetapkannya Wakil Bupati Lombok Utara sebagai tersangka maka dipastikan tidak akan menganggu jalannya pemerintahan saat ini. Bupati dan Wakil Bupati pun Sekda sudah membagi tugas yang jelas maka demikian entah ada proses hukum ataupun tidak, tidak akan menganggu eksistensi birokrasi di daerah, ujarnya.

"Sehingga tidak ada istilah untuk tidak berjalannya Pemerintahan apapun yang terjadi. Tentu pada saat proses pembagian nanti ada hal-hal yang mungkin rasanya perlu dicari atensi kita semua nanti akan dibicarakan khusus, imbuhnya. (ms)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA