Breaking News

Ceroboh, Rilisan Berita Kominfo Terkait Korban Pencabul yang Identitasnya Jadi Viral, AMPI Akan Layangkan Surat Ke KPAI

Global-hukumindonesia.com, Wonosobo - Terkait Pemberitaan media Tentang Kunjungan Team dari Yayasan Jantung Indonesia (YJI) beberapa hari lalu, Dimana diberitakan juga korban pencabulan terhadap anak di bawah umur, keluarga Korban tidak terima atas pemberitaan tersebut beberapa waktu yang lalu. Rabu, 22/09/2021.

Sebagai mana informasi yang disampaikan oleh pihak Pemerintah daerah kabupaten Tanggamus, melalui Humas Kominfo, dengan rilisan berita dan bahkan di unggah di akun Facebook Pemkab Tanggamus yakni terkait kunjungan team YJI yang salah satunya merupakan korban pencabulan, Namun dalam berita tersebut Privasi dan Kerahasiaan identitas korban diduga bukan dilindungi justru malah disebar luaskan. Hal tersebut sangat disesalkan oleh pihak keluarga Korban.

Menurut pengakuan orang tua korban saat dimintai keterangan oleh awak media, ia menuturkan "Iya mas bener terkait pemberitaan anak kami mas,waduh ini bagaimana, disitu saya baca juga, kenapa kok nama anak saya sangat jelas, nama suami saya,dan nama saya sendiri juga. Bahkan alamat sangat lengkap"Piye to, opo orak mikir masa depan anak kami". Kami malu mas, terus gimana nanti kalo anak saya membaca juga berita itu. Pokoknya suruh stop aja beritanya,dan bagaimana caranya agar ini bisa pulih lagi", tutur sang Bunda.

Di lain waktu awak media meminta tanggapan terkait Viralnya berita tersebut kepada Ketua Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPI) Kabupaten Tanggamus,Ari mengatakan jelas rilis yang di tulis Humas Kominfo melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

"Lebih jelas Ari mengatakan bahwa pasal 19 ayat 1 undang-undang tentang SPPA mengandung ketentuan bahwa identitas anak sebagai pelaku, korban, serta saksi wajib dirahasiakan dalam berita media cetak dan elektronik. Dalam ayat 2, identitas anak yang dimaksud diperjelas menjadi nama anak pelaku, korban serta saksi, nama orang tua, alamat rumah, wajah, dan hal-hal lainnya yang mengungkapkan jati diri anak pelaku, korban, maupun saksi. Pelanggar UU ini bisa dipenjara paling lama 5 tahun dan didenda maksimal Rp500 juta", ungkap Ari.

Ari menegaskan "berita yang tidak sesuai aturan memberikan dampak pada anak baik sebagai pelaku, saksi, atau korban,bagi anak yang korban beserta keluarga merasa tertekan dan malu Mereka juga berpotensi mendapat ancaman dan intimidasi dari pihak pelaku yang bisa membahayakan keselamatan", tegas Ari.

Terakhir "Kami dari Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPI) Kabupaten Tanggamus akan mengkaji rilis yang di tulis Humas Kominfo dan mencari alat bukti atau fakta - fakta lain nya dilapangan,jika memang ada indikasi yang melanggar Hukum,maka kami akan mengirim surat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menindak lajuti persoalan ini,karena kami dari Lembaga Masyarakat tidak punya wewenang untuk menidak lajutin permasalahan ini ada yang lebih wewenang sesui bidangnya", tutup Ari. (ARB)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA