Breaking News

Bangunan Ex MTQ Batanghari Terbengkalai, Siapa yang akan Bertanggungjawab

Global-hukumindonesia.com, Batanghari - Kondisi Bangunan Ex MTQ di Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi sudah rusak parah dan juga terbengkalai. Pembangunan yang dahulunya menghabiskan dana miliaran rupiah hanya dimanfaatkan pada saat kegiatan MTQ saja, parahnya gedung tersebut tidak ada upaya dari pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk melakukan pemeliharaan atau pemanfaatan dari bangunan tersebut.

Kabag Aset Azhar, SE.,  saat dikonfirmasi oleh awak di ruang kerjanya Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batanghari (Rabu, 29/09/2021) mengatakan "untuk bangunan ex MTQ tersebut hanya tercatat di aset, kalau untuk pemeliharaannya kita kembalikan pada instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Batanghari.

"Untuk pemeliharaan itu yang berhak adalah Dinas Perkim, coba tanya ke sana apakah dianggarkan untuk dana pemeliharaannya. Kalau kita disini cuma mencatat aset Pemda, kalau untuk perawatan maupun pemeliharaan bukan ranah kita", ucap Azhar.

Semantara itu Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Batanghari H. Verry Ardiansyah, S.Sos., M.Si., saat dijumpai mengatakan "Ini menyangkut masalah aset, saat pelaksanaan untuk kegiatan MTQ, ya diserahkan kepada Dinas Perkim sebagai Instansi Teknis, namun sebagai aset, bangunan tersebut adalah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari bukan milik Perkim. Aset tersebut memang telah diserahkan kepada Dinas Perkim, tapi untuk biaya pemeliharaan maupun perawatan itu tidak pernah ada. Kita cuma teknis dan teknis untuk kegiatan membangun, setelah selesai membangun seharusnya masuk pada data aset bagian aset Pemda", urainya.

"Selaku instansi Teknis, kegiatan kami berdasarkan hasil Musrenbang, Renstra dan kebijakan Bupati, ditambah prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Batanghari, jadi kami Dinas Perkim tidak pernah merencanakan diluar program kegiatan yang menjadi rencana kerja kita", ucap Kadis Perkim.

Tambah Verry "dahulu pernah ditawarkan oleh Bupati sebelumnya yaitu bapak bupati Syahirsah kepada MUI dan Baznas untuk dimanfaatkan, namun menurut mereka lokasi tersebut tidak cocok, maka tidak jadi. Saran saya, bangunan ex MTQ tersebut harus ditempati, sehingga jelas nantinya ada penanggung jawab pengelolahnya, yang mengusulkan siapa nanti,  jadi hal ini bisa ada penanggung jawab pemeliharaan dan perawatannya", katanya.

Menurut Verry "untuk merencanakan bangunan tersebut  mau diapakan, itu tergantung kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kalau dianggarkan kepada kami pihak Perkim, maka kita lakukan pemeliharaan maupun perawatannya, cuma kalau kita perbaiki juga tetap pada posisi dan kondisi tidak dijaga maka akan sia-sia", tutup Verri. (kadir/Nadia)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA