Breaking News

Aksi Damai LSM AKRAM Ditindaklanjui Kajari Batanghari Tinjau Objek Perkara Suanto

Global-hukumindonesia.com, Batanghari - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batanghari Sugih Karvallo, S.H., M.H., beserta rombongan bersama perwakilan sejumlah Ormas dan LSM pada Senin kemarin tanggal 27 September 2021, turun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi dan peninjauan terkait Perkara Suanto Nomor 82 di Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Kegiatan ini dilakukan oleh Kajari atas memenuhi janjinya kepada Ormas dan LSM pada saat aksi damai di Kejaksaan Negeri Batanghari pada hari Kamis, 23 September 2021, beberapa waktu lalu.


Dalam giat lapangan yang dilakukan Kajari Sugih Carvallo mengikutsertakan Kacabjari Muara Tembesi, Camat Mersam dan Kapolsek Mersam dalam tim yang terlibat untuk melakukan pengecekan ke TKP ke areal perkebunan PT Velindo Aneka Tani (PT VAT) yang terletak di Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi.

Kajari Batanghari yang didampingi Kacabjari Muara Tembesi melihat secara langsung posisi jalan yang menjadi objek perkara yang menyebabkan Susanto dituntut dua kali dengan pasal 192 KUH Pidana Merintangi Jalan Umum oleh Jaksa Penuntut Umum padahal fakta lapangan jelas-jelas membuktikan bahwa jalan milik PT VAT yang telah dikategorikan sebagai Jalan Umum oleh JPU adalah keliru dan tidak benar.

Tolib dari Ormas SEKNAS Jokowi menuturkan kepada Kajari  "letak permasalahan dasarnya, dimana Yudi Adiyansah selaku JPU salah kaprah dan tidak berwenang untuk menentukan jalan yang jelas-jelas milik perusahaan yang dibangun oleh PT VAT dalam areal perkebunannya sebagai jalan produksi yang juga tidak pernah dihibahkan oleh Pihak Perusahaan kepada pemerintah kabupaten, Kecamatan atau kepada desa namun seenaknya jalan tersebut dikategorikan sebagai Jalan Umum oleh Yudi", kata Tolib.

Tarmizi selaku Humas PT VAT turut membenarkan bahwa "jalan yang dimaksud dalam Perkara Suanto adalah jalan milik PT VAT. Saya tidak pernah mengatakan itu sebagai jalan umum di persidangan pun dalam kesaksian saya juga saya sampaikan hal yang sama, itu jalan adalah jalan milik PT VAT, namun jalan tersebut juga digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panennya dan sebagai lalulintas karyawan maupun warga disekitar perusahaan", ucap Humas PT VAT.

Namun keterangan Humas PT VAT langsung ditepis oleh Amir Akbar Ketua LSM Akomodasi Rakyat Miskin (LSM AKRAM) "Sekalipun seperti itu alasannya tetap saja tidak bisa merubah status jalan dalam perkara Susanto dikategorikan sebagai jalan umum. Ketentuan mengenai jalan umum sudah ada Undang-undang yang mengaturnya, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar jalan tersebut bisa dikatakan sebagai jalan umum", katanya.

Sambung Amir Akbar "Kami sangat mengapresiasi Kajari Batanghari atas giat pengecekan TKP hari ini, Pertama pak Kajari telah memenuhi janjinya untuk meninjau ke lapangan Bersama rekan-rekan dari sejumlah Ormas dan LSM serta para awak media dan juga diikuti oleh sejumlah anggota Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Simpang Rantau Gedang, untuk Kedua kalinya beliau sempat berjanji akan membantu Saudara Suanto dalam proses perkaranya sebelum diputuskan oleh pengadilan", ucapnya.

"Ya, mudah-mudahan Suanto divonis bebas oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Kabupaten Batanghari", harap Kajari Batanghari. (kadir/Nadia)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - GLOBAL HUKUM INDONESIA